Kedaulatan pangan
adalah hak setiap bangsa dan rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan
pertanian dan pangannya sendiri, untuk melindungi dan mengatur produksi
pertanian domestik dan perdagangan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan
yang berkelanjutan, menentukan jumlah yang dapat dipenuhi sendiri dan membatasi
pasar lokal dari produk-produk dumping. Kedaulatan pangan tidak menegasikan
perdagangan, tetapi justru mempromosikan perumusan kebijakan-kebijakan
perdagangan yang melayani hak-hak rakyat atas keamanan, kesehatan, dan
keberlanjutan produksi secara ekologis.
Dalam upaya menciptakan
kedaulatan pangan, pemerintah haruslah melaksanakan kebijakan–kebijakan yang
mempromosikan keberlanjutan, berlandaskan pada produksi pertanian keluarga
dibandingkan dengan kebijakan yang mengedepankan industri, tingginya asupan (input),dan
produksi yang berorientasi eksport. Dengan demikian jika pendekatan melalui
hak, maka kedaulatan pangan berarti menyangkut faktor-faktor mulai dari
penguasaan, kepemilikan dan pengelohan alat produksi, proses produksi hingga
distribusi dengan hal-hal yang menentukan
sebagai berikut:
1. Kebijakan
Pasar
- Menjamin harga-harga yang adil dan layak bagi seluruh petani
- Menjalankan hak-hak negara untuk melindungi pasar dalam negeri dari serangan harga import murah dan spekulan
- Mengatur
produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri untuk mengatasi surplus
- Menghentikan subsidi bagi usaha pertanian yang tidak berkelanjutan, dan ketidakadilan bagi penyewa dan buruh tani, dan mendukung usaha – usaha yang mendukung dilaksanakannya pembaruan agraria, dan pertanian berkelanjutan.
2. Jaminan
Pangan, Kualitas dan Lingkungan Hidup:
- Mengontrol penyebaran hama, dan penyakit untuk menjamin pangan
- Menjamin kualitas pangan yang diinginkan oleh rakyat
- Menciptakan mekanisme di tingkat nasional untuk menjamin kualitas lingkungan hidup, sosial dan kesehatan.
3. Penguasaan,
pemilikan dan pengelolaan terhadap sumber – sumber agraria
- Meningkatkan keadilan terhadap penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber agraria- seperti tanah, air, dan alat – alat produksi lainnya
- Melindungi petani terhadap keanekaragaman dan kekayaan hayati yang mereka miliki dan kebebasan petani untuk melakukan tradisi saling tukar menukar benih–benih
- Melarang pematenan makhluk hidup dan rezim pematenan kekayaan intelektual
- Merevitalisasi terhadap hukum-hukum adat masyarakat setempat untuk melindungi sumber–sumber agraria dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
4. Produksi
dan Konsumsi
- Membangun ekonomi pangan lokal yang berdasarkan pada proses produksi dan pemasaran pangan di tingkat lokal.
5. Keterbukaan
pada informasi dan anti trust law
- Adanya informasi yang jelas dan terbuka tentang label, isi dan proses pembuatan pangan yang di perdagangkan
- Adanya keterbukaan, akauntability bagi yang memproduksi makanan dan memperhatikan hak asasi manusia
- Menciptakan adanya undang–undang anti monopoli dalam produksi pangan yang berjalan
Aset dan akses reform
atas tanah serta sarana lainnya bagi para buruh tani adalah jawaban bagi
persoalan kelaparan dan ancaman krisis pangan. Produksi pangan tidak di tangan
perusahaan tetapi justru dihasilkan dan dinikmati oleh keluarga tani. Sehingga
perlu dilakukan distribusi dan redistribusi tanah pertanian pada petani. Agar
pelaksanaan pembaruan agraria dapat memenuhi rasa keadilan, maka pembaruan
agraria harus dapat menyelesaikan semua konflik dan sengketa agraria yang telah
terjadi dari masa lalu dan yang terjadi saat ini. Pemerintah juga harus
berupaya untuk menciptakan peraturan yang tidak memberikan peluang terjadinya
konflik agraria.
Penataan struktur
agraria yang berhubungan di sektor pertanian dan kaum tani haruslah dimulai
dari pelaksanaan program Landreform. Yaitu suatu upaya yang mencakup pemecahan
dan penggabungan satuan-satuan usaha tani, dan perubahan skala pemilikan.
Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kemampuan petani dengan berbagai
program-program pendidikan, upaya penyediaan subsidi, pemilikan teknologi
pertanian, sistem distribusi/perdagangan yang adil, dan mendorong tumbuhnya
organisasi-organisasi massa petani dan koperasi petani, serta infrastruktur
lainnya. Dalam konteks nasional, sebagai negara dengan mayoritas pendudukan
adalah petani dan sumber-sumber agraria yang melimpah, maka kepentingan
nasional Indonesia adalah perlindungan atas sumber-sumber agraria dan produk-produk
pertanian demi kepentingan ekonomi nasional dan kemakmuran bangsa Indonesia.
Sumber : Makalah pada Seminar Pangan Sumatera Barat, Kebijakan Dan Tata Kelola Pangan Menuju Kemandirian Pangan Lokal.
Komentar
Posting Komentar